Keluhkan Harga Sewa Trektor Selangit, Kalengkongan Harap Pemerintah Punya Solusi
Kauditan. Pertanian Sulawesi Utara terlihat mampet dan sulit untuk mencapai kemajuan karena minimnya alat produksi pertanian seperti trektor. Padahal pertanian modern sudah tidak mengandalkan tenaga manusia termasuk tenaga sapi. Hal ini dikatakan Derry Rembang, Petani asal Kawiley, Jumat 24 Juli 2020. Apalagi menurutnya alat bajak yang sangat mahal dan notabene hanya dimiliki oleh pemerintah harganya sangat mahal. Biaya pembajakan dihitung kurang lebih 200.000 Rupiah per jam dan ini bagi petani pada umumnya sangatlah mahal.
“Dengan biaya sebesar dua ratus ribu per jam sudah pasti mustahil bagi petani untuk bisa menyewa alat seperti traktor. Sedangkan seperti kita ketahui yang memiliki traktor hanyalah pemerintah dan justru alat ini kami sulit mengaksesnya,”tutur Derry dengan sangat kecewa.
Sementara itu, pengamat pertanian Sulawesi Utara, Jusuf Kalengkongan menyayangkan pihak dinas pertanian, baik tingkat Sulawesi Utara maupun Kabupaten yang masih mengenakan ongkos yang sangat mahal padahal tujuan dari diadakannya traktor tersebut karena untuk membantu petani kecil yang memiliki lahan tapi tidak memiliki alat produksi seperti sapi bajak ataupun traktor.
“Ini sangat miris. Di sini jelas terlihat pemerintah dalam hal ini dinas pertanian tidak memiliki kepekaan terhadap persoalan petani. Padahal petani ini bukan pengusaha besar yang ongkos traktornya sama dengan sewa eskavator. Dengan sikap mereka yang seperti ini, jangan harap pertanian di Sulawesi Utara akan maju,”tukas Kalengkongan.
Dalam hitungannya, bila traktor disewakan selama 4 hari setiap minggu saja, dengan hitungan 8 jam per hari. Maka dalam sebulan omsetnya sudah 25.600.000. Bila dipotong biaya operasional 40% sudah termasuk operator maka masih ada surplus 15.000.000 Rupiah per bulan. Bila dihitung dalam 1 tahun kurang lebih 184 juta dan dalam 4 tahun bisa diperoleh keuntungan bersih 736 juta atau sudah balik modal. Ini adalah perhitungan kotor yang tentu masih bisa lebih besar dari itu. “Pertanyaannya, ini traktor bantuan untuk petani atau bantuan untuk dikelola secara bisnis?”tanya Kalengkongan.
Karena logikanya, kalau hanya untuk biaya perawatan, sudah paling tinggi 100.000 per jam dengan perhitungan agar diberikan kelonggaran agar petani yang kurang mampu sebaiknya tidak usah ditagihkan biaya perawatan kecuali operator dan bensin. Karena itu, Jusuf Kalengkongan berharap agar Pemerintah Propinsi dalam hal ini Dinas Pertanian Propinsi Sulawesi Utara memberikan solusi agar pertanian di Sulawesi Utara bisa menjadi lebih maju. Sementara pihak dinas pertanian Sulawesi Utara yang dihubungi media ini mengaku bahwa biaya tersebut digunakan untuk perawatan traktor. Sehingga apabila ada kerusakan maka diambil dari biaya tersebut. (vr)
