Apresiasi Bawaslu dan KPU Sulut, Ketua DKPP RI: Saya Harap Seluruh Indonesia Seperti Sulut
Manado, Suluthebat.id – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Terpadu Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota Tahun 2024.
Dalam rakor yang mengusung tema menjaga independensi, integritas dan profesionalitas demi mewujudkan pemimpin daerah yang berkualitas tersebut, menghadirkan narasumber Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito.
Lugito dalam kesempatannya mengatakan, saat ini proses tahapan Pilkada sudah dimulai.
Ia mengingatkan kepada seluruh penyelenggara, bahwa secara teknis, penyelenggaraan Pilkada lebih mudah jika dibandingkan dengan Pemilihan Presiden dan Legislatif.
Namun dari sudut pandang teoritis, Lugito berpendapat Pilkada jauh lebih rumit dari pada Pilpres dan Pileg karena akan memilih tokoh-tokoh lokal yang mempunyai pengaruh kuat di daerahnya.
“Calon bupati, walikota dan gubernur, mereka semua punya kerabat dekat ditingkat wilayah masing-masing sehingga kemungkinan pertarungan akan lebih keras dibandingkan pileg dan pilkada, karena mereka punya power masing-masing kandidat,” jelas Heddy dikantor Bawaslu Sulut, Senin (7/10/2024).
Lebih lanjut, Lugito menyampaikan apresiasi terhadap kinerja penyelenggara Pemilu Provinsi Sulawesi Utara yakni KPU dan Bawaslu.
Ia mengungkapkan, berkat kolaborasi yang baik antara Bawaslu dan KPU, menjadikan Sulut sebagai satu-satunya Provinsi tanpa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada Pilpres dan Pileg 2024 lalu.
“Ini prestasi yang membanggakan, saya berharap seluruh Provinsi di Indonesia mengikuti Sulut semua, tidak ada PSU,” sambungnya.
Heddy menerangkan, ditengah-tengah situasi pemilu yang sangat dinamis saat ini, menorehkan prestasi seperti yang dilakukan KPU dan Bawaslu Sulut bukanlah hal yang mudah.
Namun, jika berkaca dari kinerja KPU dan Bawaslu Sulut dalam Pilpres dan Pileg 2024, dirinya optimis hal serupa dapat terwujud dalam Pilkada november mendatang.
“Semuanya tergantung pada rekan-rekan semua, bagaimana menyelenggarakan pemilu dan melibatkan para pemilih secara baik, dan yang terpenting adalah memberikan pendidikan kepada peserta agar tidak melakukan pelanggaran perundang-undangan,” imbau Lugito. (Vil)
