Juni 19, 2026

Kemendagri Puji Realisasi APBD Sejumlah Pemda, Termasuk Bolaang Mongondow Utara

Jakarta, suluthebat.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengapresiasi sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dan Pemerintahan Kota (Pemkot)  yang realisasi   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya tinggi. Dan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu daerah yang realisasi belanja APBD-nya sangat tinggi.

Apresiasi itu disampaikan Pelaksana harian (Plh) Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Agus Fatoni, dalam keterangan persnya di Jakarta, Senin (6/12/2021).

Fantoni mengungkapkan kabupaten dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Aceh Tengah, Dompu, Sukabumi, Pati, Kebumen, Lanny Jaya, Pulau Morotai, Seluma, dan Bengkulu Selatan.

Sedangkan kota dengan realisasi belanja tertinggi, yakni Kota Metro, Ternate, Lhoksumawe, Bima, Sukabumi, Tanjung Pinang, Banda Aceh, Tidore Kepualuan, Mataram, serta Payakumbuh

Pemerintah daerah provinsi dengan realisasi belanja tertinggi  yakni Provinsi Jawa Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Banten, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

Fantoni juga menyebut sejumlah daerah dengan realisasi pendapatan yang terbilang tinggi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Barat, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Riau, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Utara dan Sulawesi Tenggara.

Sedangkan untuk kabupaten dengan pendapatan tertinggi yaitu Kabupaten Bogor, Bojonegoro, Bengkalis, Tuban, Kota Waringin Barat, Kutai Timur, Malinau, Jembrana, Lamandau dan Kulonprogo. Sementara untuk kota dengan pendapatan tertinggi, yakni Kediri, Magelang, Blitar, Yogyakarta, Denpasar, Padangpanjang, Metro, Bau-Bau, Mataram, dan Tarakan.

Fantoni mengatakan meski terdampak pandemi Covid-19, realisasi APBD sejumlah daerah terbilang tinggi menjelang akhir tahun ini. Ia berharap, sisa akhir tahun ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan serapan anggaran di sektor produktif.

Fatoni menjabarkan, angka realisasi pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 947,46 triliun atau 81,29%.

Angka ini sebanyak Rp 599 triliun atau 78,45% berasal dari dana transfer. Sementara sisanya sebanyak Rp 164,51 triliun atau 21,55% bersumber dari luar dana transfer.

Ia menyebutkan, angka tersebut masih di bawah total pendapatan daerah secara rata-rata pada APBD TA 2020 di kurun waktu yang sama, yaitu sebesar Rp 1.050,93 triliun atau 92,48%.

Di sisi lain, posisi realisasi belanja dalam APBD TA 2021 per tanggal 2 Desember 2021 secara rata-rata sebesar Rp 853,67 triliun atau 67,19%. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan Desember TA 2020 yang mencapai angka 82,69%.

“Selisih tersebut disebabkan perhitungan realisasi 2021 pada awal (tanggal 2) Desember, sedangkan realisasi tahun 2020 diambil dari data akhir Desember 2020. (Kemudian) adanya peningkatan yang optimal terhadap realisasi belanja di akhir Desember 2021,” ujar Fatoni.

Karena itu, lanjut Fatoni, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan realisasi belanja di akhir Desember 2021 mendatang. Sebab, tren realisasi anggaran daerah pada akhir Desember setiap tahunnya cenderung meningkat.