Cindy Wurangian Minta Dikda Sulut Evaluasi Jalur Komunikasi
Suluthebat.id – Sekretaris Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut), Pricilia Cindy Wurangian, menyoroti simpang siurnya informasi mengenai kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) dan meliburkan sekolah di tengah kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Sulut.
Hal tersebut disampaikan Cindy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Sulut bersama Dinas Pendidikan Daerah (Dikda) Provinsi Sulut di ruang rapat Komisi IV, Senin (19/10/2026).
Cindy mengungkapkan, ketidakjelasan informasi di lapangan membuat sekolah, siswa, hingga orang tua murid kebingungan. Pasalnya, pesan resmi pemerintah belum tersampaikan secara seragam dan merata ke seluruh satuan pendidikan.
“Saya menerima banyak telepon dan pesan WhatsApp dari masyarakat yang mempertanyakan kebenaran informasi tersebut. Di tingkat sekolah, informasinya masih simpang siur,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut tersebut.
Bahkan, legislator dapil Bitung-Minahasa Utara itu menemukan fakta bahwa ada sekolah yang terlanjur meliburkan siswanya, padahal edaran kebijakan tersebut telah dibatalkan seiring perubahan situasi di lapangan.
Menurut Cindy, masalah komunikasi kebijakan ini bukan yang pertama kali terjadi. Kejadian serupa sebelumnya pernah muncul saat pemerintah mengeluarkan kebijakan meliburkan atau memulangkan siswa lebih awal akibat kondisi darurat dan bencana alam.
Oleh karena itu, ia mendesak Dikda Sulut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jalur distribusi informasi dan koordinasi internal. Menurutnya, penerbitan surat edaran resmi oleh Gubernur maupun Sekretaris Daerah tidak akan efektif jika tidak ditunjang mekanisme penyampaian yang lancar hingga ke tingkat bawah.
Sebagai solusi konkret, Cindy mengusulkan pembentukan grup komunikasi terpadu yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Ia membandingkan efektivitas saluran komunikasi serupa yang diterapkan Komisi II DPRD Sulut saat menangani krisis kelangkaan BBM, yang menghubungkan Gubernur, Biro Perekonomian, Pertamina, Hiswana Migas, hingga anggota dewan secara cepat dan terkoordinasi.
“Saya mengusulkan ada grup komunikasi terpadu seperti itu. Dengan begitu, setiap kebijakan resmi dapat diterima secara cepat, serentak, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda,” tegasnya.
Melalui perbaikan sistem komunikasi ini, Cindy berharap Dikda Sulut dapat memberikan kepastian informasi bagi pihak sekolah dan masyarakat, sehingga kegiatan belajar-mengajar di Sulawesi Utara tetap dapat berjalan tertib meski dalam situasi darurat.
