Agustus 12, 2026

MANADO. Suluthebat.com – Pemerintah Sulawesi Utara kembali mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) ini BPK diserahkan langsung oleh Dr. Pius Lustrilanang kepada Gubernur Sulawesi Utara yang didampingi Wakil Gubernur Sulut Drs. Steven O. E. Kandouw dan disaksikan oleh Ketua DPRD Sulut, dr. Andi Silangen, Sekretaris Provinsi Asiano Gemmy Kawatu dan FORKOMPINDA, anggota DPRD serta para pejabat di lingkup Pemprov Sulut, Jumat, 13 Mei 2022 di ruang rapat Kantor DPRD Sulut.

Hal ini menjadi kebanggaan karena dibawa kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw, Pemprov Sulut kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) TA 2021, yang ke delapan kali secara berturut-turut. Di era kepemimpinan Olly Steven, Sulut berhasil mendapatkan WTP selama 6 kali berturut-turut.

Menurut Anggota VI BPK Dr. Pius Lustrilanang mengatakan bahwa pemeriksaan keuangan merupakan pernyataan profesional mengenai kewajaran laporan keuangan sehingga hal itu tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya “fraud” dalam pengelolaan keuangan.

”Dengan adanya laporan hasil pemeriksaan ini kita harapkan memberikan gambaran secara utuh terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah sehingga pemerintah bisa lebih meningkatkan lagi kinerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera,”kata Pius.

Sementara itu Gubernur Olly Dondokambey dalam sambutannya mengingatkan jajaran Pemprov Sulut untuk tidak merasa puas dengan opini yang telah diraih, tetapi harus tetap menjaga apa yang telah diraih bersama bahkan terus terpacu untuk melakukan pembenahan menjadi lebih baik.

“Jadi Intinya, ini menjadi momentum untuk kita memperbaiki segala lini kedepan, saling bekerja sama, menjadi team work yang mendorong kami untuk memperbaiki prosedur tatanan penganggaran untuk menjadi lebih baik.  Kita juga mendorong agar tercipta ketertiban dan pelayanan yang semakin meningkat bagi masyarakat banyak,” jelas Gubernur Olly.

Accra dilanjutkan dengan penyerahan dan penandatanganan laporan hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2021, serta dilanjutkan foto bersama.

Kegiatan tersebut berlangsung dengan aman dan lancar serta tetap mematuhi Protokol Kesehatan COVID-19. Turut hadir Bpk. Asiano Gemmy Kawatu. (Pj. Sekprov. Sulut), Bpk. Dr. Dori Santosa SE,MM,CSFA,CFrA. (Auditor Utama Keuangan Negara VI), Bpk. Karyadi, S.E., M.M., Ak., CA., CFrA, CSFA. (Kepala BPK Perwakilan Prov. Sulut), Bpk. Muhamad Rizal Asiddiqie, SE. (Kepala Auditorat Pengelolaan Pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara VI), Irjen Pol. Mulyatno (Kapolda Sulut ), Brigjen TNI Denny Masengi. (Kasdam XIII/Mdk), Brigjen TNI Mukhlis, S.A.P., M.M. (Danrem 131/Stg), Marsma TNI Mohammad Satrio Utomo,SH (Danlanud SRI), Fredy Runtu SH. (Wakajati Prov. Sulut), Dr. H. Lexsy Mamonto SH. MH. (Kepala Pengadilan Tinggi Manado), Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi (Kabasarnas), Laksamana Pertama TNI Adriansyah,SE (Kabinda Prov. Sulut). (Pro)