Wakil Ketua DPRD Sulut Dorong Pembangunan Pendidikan Merata ke Manado Utara
Suluthebat.id – Wacana pembangunan sekolah baru di Kota Manado mendapat apresiasi positif dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Royke Anter. Kendati demikian, ia mengingatkan agar pembangunan fasilitas pendidikan tidak hanya terpusat di wilayah Manado bagian Selatan, melainkan juga harus menyentuh wilayah Manado bagian Utara yang dinilai masih minim sarana dan prasarana memadai.
Menurut Royke, persoalan ini menjadi krusial menyusul terjadinya penumpukan peserta dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) di sejumlah sekolah favorit yang didominasi di kawasan Manado Selatan.
“Saya sangat senang kalau ada pembangunan sekolah. Namun yang sangat disayangkan, pembangunannya lebih banyak di daerah selatan saja. Padahal di Manado Utara masih minim sekolah setingkat SMA maupun SMK yang memiliki fasilitas lengkap,” ujar Royke Anter
Royke menegaskan bahwa pandangannya tersebut bukan untuk mendiskriminasi wilayah tertentu. Sebaliknya, hal ini merupakan dorongan agar akses pendidikan berkualitas dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kota Manado.
Ia menilai, kehadiran sekolah unggulan di Manado bagian Utara dapat menjadi solusi konkret untuk mengurai kepadatan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu, sekaligus memberikan opsi yang lebih dekat bagi siswa yang berdomisili di wilayah utara.
“Harapan kami, adanya sekolah unggulan di Manado bagian Utara bisa menjadi solusi atas persoalan yang selama ini dihadapi pemerintah,” tambah legislator daerah pemilihan (dapil) Kota Manado tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, konsentrasi calon peserta didik baru memang masih tertuju pada sekolah-sekolah di wilayah Manado Selatan. Hingga 21 Juni 2026 pukul 20.00 WITA, dua satuan pendidikan unggulan di wilayah tersebut tercatat mengalami lonjakan pendaftar yang melampaui kuota daya tampung resmi.
Kondisi tersebut terlihat jelas di SMA Negeri 9 Manado. Dari total kuota daya tampung yang tersedia sebanyak 602 kursi, jumlah pendaftar yang masuk melonjak hingga mencapai 797 orang, atau terdapat selisih kelebihan sebanyak 195 pendaftar.
Fenomena serupa juga terjadi di SMA Negeri 1 Manado. Sekolah ini tercatat menerima total pendaftaran sebanyak 741 orang, padahal alokasi kuota daya tampung yang disediakan hanya untuk 566 siswa, yang berarti terdapat kelebihan sebanyak 175 pendaftar.
Angka-angka tersebut mengonfirmasi bahwa minat calon peserta didik baru masih sangat tersentralisasi pada sekolah-sekolah tertentu yang kebetulan berada di Manado bagian Selatan. Akibatnya, terjadi overkapasitas yang signifikan sementara wilayah lain belum memiliki daya tarik fasilitas yang serupa.
Lebih lanjut, Royke menyoroti bahwa keberhasilan pembangunan sektor pendidikan tidak hanya diukur dari kuantitas atau jumlah gedung sekolah yang berdiri. Tolok ukur yang lebih utama adalah distribusi kualitas infrastruktur yang adil, ketersediaan tenaga pendidik yang kompeten, hingga akses yang setara bagi seluruh peserta didik.
Dengan adanya pemerataan fasilitas tersebut, DPRD Sulut berharap di masa mendatang tidak ada lagi fenomena “sekolah favorit” yang memicu penumpukan pendaftar di satu titik, sementara wilayah lain justru tertinggal akibat keterbatasan fasilitas pendidikan. (*)
