Sosbang Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut Dihentikan, Herol Vresly Kaawoan Ingatkan Ini
Manado, Suluthebat.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Herol Vresly Kaawoan (HVK), mengusulkan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Sulut untuk melakukan koordinasi kembali dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terkait keputusan Kemendagri yang memberhentikan kegiatan Sosialisasi Wawasan Kebangsaan (Sosbang) Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut.
Seperti diketahui, Keputusan tersebut telah ditetapkan dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sulut, sebagai bentuk tindak lanjut terhadap surat edaran Kemendagri tentang penghentian giat Sosbang dan Sosper Pimpinan dan Anggota DPRD Sulut, beberapa waktu yang lalu.
Dalam Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Biro Hukum Setda Provinsi Sulut, Selasa (5/07/2023), Herol mengatakan Sosbang merupakan kegiatan yang penting bagi masyarakat, mengingat kenyataan saat ini masih begitu banyak masyarakat yang kurang berwawasan kebangsaan.
Herol mencontohkan kala dirinya menjadi tim penilai dalam seleksi Komisi Informasi Provinsi (KIP) beberapa bulan lalu, ia menemui banyak calon komisioner yang masih kurang paham akan wawasan kebangsaan.
“Saya masuk tim dalam penilaian KIP, disitu peserta calon komisioner Komisi Informasi Provinsi, saat kami diskusi fit and proper test itu, kurang lebih 40 sampai 50 persen tidak tau wawasan kebangsaan”, ujar Herol yang juga anggota Bapemperda DPRD Sulut.
Bahkan, sambung Personel Fraksi Nyiur Melambai itu, masih banyak diantar mereka yang kurang memahami dasar-dasar dalam berbangsa dan bernegara.
“Seperti empat pilar, tujuan bernegara, itu dari 20 peserta, sekitar 40 sampai 50 persen tidak mengerti, malah ada yang tidak bisa menjawab sama sekali, yang lain ada yang hanya 20 persen, ada yang hanya setengah. Jadi saya pikir ini wawasan kebangsaan sangat penting”, jelas Herol diruang rapat Bapemperda DPRD Sulut.
Oleh karena itu, Herol mengusulkan kepada Biro Hukum Setda Provinsi Sulut agar kedepannya dapat mengkoordinasikan kembali dengan Kemendagri dan Sekretariat DPRD, terkait sosialisasi kebangsaan Pimpinan dan Anggota DPRD, yang dinilai sangat penting bagi masyarakat. (Vil)
