Merajut Transparansi Digital: Komisi I DPRD Sulut dan Diskominfo Duduk Bersama Evaluasi Program 2026

Suluthebat.id — Perjalanan menuju transformasi digital dan keterbukaan informasi yang merata di Sulawesi Utara membutuhkan pengawalan yang konsisten. Semangat inilah yang melandasi pertemuan hangat namun produktif antara Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfo) Sulut, Selasa (30/6/2026).

Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) berkala, kedua lembaga ini duduk bersama untuk mengevaluasi capaian program serta serapan anggaran yang telah berjalan hingga pertengahan Tahun Anggaran 2026.

​Suasana ruang rapat komisi hari itu mencerminkan fungsi pengawasan yang berjalan dinamis. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPRD Sulut, Braien R.L. Waworuntu, SE, yang didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sulut sekaligus Koordinator Komisi I, Royke Anter, SE, ME. Kehadiran Kepala Diskominfo Sulut, Dr. Zainudin Saleh Hilimi, S.E., M.E., Ak., CA, bersama jajaran pejabat strukturalnya, membawa optimisme bahwa keterbukaan informasi publik di Bumi Nyiur Melambaikan terus bergerak ke arah yang lebih baik.

​Evaluasi ini juga kawal langsung oleh para legislator Komisi I lainnya, seperti Henry Walukow, SE, Eugenia Mantiri, S.Pd., MAP, dan Harry Edward Porong. Kehadiran mereka menegaskan komitmen legislatif dalam memastikan bahwa setiap rupiah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar mengalir untuk kemaslahatan masyarakat.

​Menakar Akses Internet dan Kemitraan Media

​Dalam pemaparannya yang komprehensif, Zainudin Saleh Hilimi mengurai satu per satu program strategis yang menjadi prioritas Diskominfo Sulut selama semester pertama tahun ini. Salah satu topik yang mencuri perhatian dan memantik diskusi mendalam adalah penyediaan akses internet bagi publik dan tata kelola pemerintahan.

​Wakil Ketua DPRD Sulut, Royke Anter, secara khusus memberikan perhatian pada pos anggaran ini. Dengan nada yang konstruktif, ia mengharapkan penjelasan yang mendalam terkait realisasi dana yang dialokasikan kepada pihak ketiga sebagai mitra penyedia jasa layanan internet. Bagi Royke, memastikan kualitas jaringan yang sebanding dengan investasi daerah adalah kunci utama pelayanan publik yang prima.

​Merespons harapan tersebut, Hilimi menjelaskan bahwa program penyediaan akses internet di jajaran Pemerintah Provinsi Sulut dianggarkan sebesar Rp9,4 miliar pada tahun ini. Hingga akhir Triwulan II, program ini telah berjalan secara bertahap dengan realisasi anggaran menyentuh angka sekitar Rp2,5 miliar.

​Selain infrastruktur digital, Diskominfo Sulut juga menaruh perhatian besar pada pentingnya diseminasi informasi pembangunan melalui program kerja sama media. Program kemitraan yang krusial bagi literasi publik ini memiliki pagu anggaran sebesar Rp3,3 miliar, di mana hingga pertengahan tahun 2026 telah terealisasi sekitar Rp900 juta. Langkah ini diharapkan terus berkembang demi membangun ekosistem pers yang sehat dan informatif di Sulawesi Utara.

​Mengawal Keberlanjutan Lembaga Penyiaran dan Informasi

​Pertemuan tersebut juga memotret dukungan penuh pemerintah daerah terhadap lembaga-lembaga independen yang bergerak di bidang penyiaran dan keterbukaan informasi. Salah satunya adalah penyaluran dana hibah kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Utara. Dari total alokasi yang disiapkan sebesar Rp1,5 miliar, Diskominfo telah sukses menyalurkan dana sebesar Rp800 juta pada tahap pertama. Saat ini, proses pencairan untuk tahap berikutnya sedang berjalan mulus di bagian administrasi, menyusul pelaporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh pihak KPID.

​Komitmen terhadap keterbukaan informasi publik juga tercermin dari sokongan operasional untuk Komisi Informasi Provinsi (KIP). Melalui program monitoring kebijakan informasi yang dianggarkan sebesar Rp700 juta, serapan anggaran hingga pertengahan tahun ini tercatat telah mencapai Rp295 juta. Pemanfaatan dana ini diharapkan mampu mendorong badan-badan publik di Sulut untuk semakin transparan kepada masyarakat.

​Di sisi lain, Diskominfo Sulut juga tetap menjaga keseimbangan program di lini pendukung. Untuk urusan penyelenggaraan statistik sektoral—yang menjadi kompas data pembangunan daerah—realisasi yang tercatat adalah sebesar Rp24,5 juta dari total pagu Rp118 juta. Sementara itu, untuk program penyelenggaraan persandian daerah yang menjaga keamanan siber dan data, serapan belanja telah mencapai Rp19 juta dari alokasi anggaran sebesar Rp68 juta.

​Sinergi Demi Target Akhir Tahun

​Bagi Komisi I DPRD Sulut, ruang RDP ini bukan sekadar wadah untuk memeriksa angka-angka di atas kertas laporan, melainkan ruang refleksi bersama untuk menyempurnakan langkah ke depan. Ketua Komisi I, Braien R.L. Waworuntu, SE, menekankan bahwa pengawasan yang mereka lakukan adalah bentuk kepedulian agar program kerja pemerintah daerah tidak kehilangan momentumnya.

​Braien mengajak jajaran Diskominfo Sulut untuk terus memacu ritme kerja di paruh kedua tahun anggaran ini. Dengan sisa waktu yang ada, percepatan realisasi fisik dan keuangan diharapkan dapat berjalan beriringan dengan kualitas output yang maksimal, sehingga manfaatnya langsung dirasakan oleh segenap warga Sulawesi Utara.

​”Evaluasi ini adalah ruang kita bersama untuk memastikan bahwa seluruh program strategis berjalan efektif, efisien, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara legislatif dan eksekutif, target-target besar yang telah kita tetapkan untuk Tahun Anggaran 2026 ini dapat tercapai dengan hasil yang membanggakan,” tutup Braien dengan senyum optimis, menandai berakhirnya pertemuan yang sarat akan semangat gotong royong tersebut. (Advetorial)