Pemkot Bitung Zona Kuning Pelayanan Publik, MM Imbau OPD Tingkatkan Kinerja dan Respon Keluhan Masyarakat
Bitung, Suluthebat.com- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri -Hengky Honandar (MM-HH) terima hasil penilaian kepatuham standar pelayanan publik tahun 2022 dari Ombudsman perwakilan Sulawesi Utara. Senin (11/4/2022) di lantai 4 kantor Wali Kota Bitung
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulut Meilani Limpar meyerahkan hasil penilaian hasil kepatuhan standar pelayanan publik Pemkot Bitung tahun 2021 yang diterima langsung oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bitung Maurits Mantiri-Hengky Honandar (MM-HH) didampingi Sekda Audy Pangemanan.
Dijelaskan Meilani Limpar, kegiatan ini dilakukan di tahun 2021, yang dinilai ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu (PMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Kesehatan.
Dari 4 dinas, yang dilakukan penilaian untuk Dinas PMPTSP ada 13 indikator produk persyaratan pelayanan yang menjadi target pemeriksaan, dan hasilnya bagus. Untuk Dinas Dikbud ada progres dari tahun-tahun sebelumnya, untuk Dinkes masih sama seperti tahun sebelumnya, Dinas Dukcapil sendiri agak berkurang.” Jelasnya.
Lebih lanjut dikatakannya, setiap OPD yang mengelolah pelayanan terhadap masyarakat harus ada unit pengelola pengaduan.
” Perlu adanya unit pengelola pengaduan. Karena pejabat pengelola ini bisa merekap keluhan-keluhan masyarakat sehingga menjadi bahan evaluasi kedepan.” kata Meilani
Sementara MM mengatakan, sebagai laporan kepada pihak Ombudsman, Pemkot Bitung telah memiliki infrastruktur dasar dalam menunjang pelayanan publik, hanya saja menjaga ini tetap berjalan konsisten itu yang sulit.
” Untuk itu, kami menyampaikan kepada BKPSDM agar dimasukan kedalam kriteria penilaian kinerja. Dan kami juga telah membentuk tim pelayanan publik yang melaporkan langsung ke Sekda dan mereka bukan se-partai dengan kami. Tujuannya agar penilaian yang mereka lakukan lebih independent.” Ucap MM.
MM menghimbau, untuk dinas yang masih zona kuning untuk tingkatkan kinerja agar bisa masuk dalam zona hijau.
” Semua dinas yang menyangkut pelayanan publik, untuk dapat berbenah. Serta lebih rajin melihat dan menjawab keluhan masyarakat lewat media sosial platform Facebook yakni di group konsultasi pelayanan publik masyarakat Kota Bitung.” Imbau MM
Penilaian pelayanan publik dari Ombudsman ini menetapkan Pemkot Bitung masuk dalam zona kuning.
Turut hadir, Para Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD dan Camat, Stafsus yang membidangi tim pelayanan publik.
(***/Vivi)
