DPRD Sulut Gelar RDP Lintas Komisi Bahas Kelangkaan BBM Bersama Polda dan Pertamina
Suluthebat.id — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan roda dua, tiga, dan empat di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Utara (Sulut) menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulut.
Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi DPRD Sulut bersama Polda Sulut dan Pertamina yang digelar di Gedung DPRD Sulut, Selasa (20/10/2026). RDP bertujuan mengevaluasi pola distribusi BBM di daerah sekaligus merumuskan langkah penanganan krisis.
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Sulut, Kombes Pol. FX Winardi Prabowo, menyatakan gangguan distribusi BBM dalam beberapa hari terakhir akibat faktor cuaca dan alam menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat kesiapsiagaan darurat.
“Kejadian ini menyadarkan kita bahwa kita belum sepenuhnya siap menghadapi situasi seperti itu. Penanganan distribusi BBM tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian, DPRD, atau Pertamina saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan,” kata Winardi.
Winardi mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan gangguan pasokan dan distribusi BBM. SOP tersebut dinilai krusial untuk mengatur pembagian tugas, fungsi, serta tanggung jawab setiap instansi saat krisis terjadi, sehingga penindakan di lapangan dapat berlangsung cepat dan tepat.
Senada dengan hal itu, Ketua Komisi II DPRD Sulut, Inggried Sondakh, menekankan pentingnya penyusunan SOP dan langkah mitigasi pencegahan agar antrean panjang kendaraan tidak kembali terulang dan meresahkan masyarakat. Ia mendorong peningkatan koordinasi dan pertukaran informasi antara pemerintah daerah dan Pertamina guna memperbaiki sistem distribusi BBM regional.
Dukungan serupa disampaikan Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen. Ia berharap Pemprov Sulut segera merespons usulan tersebut dengan menerbitkan panduan kerja terstruktur dalam mengantisipasi potensi krisis BBM di masa mendatang.
