Di Hadapan Komisi XI DPR, Gubernur Olly : Saya Yakin Pertumbuhan Ekonomi Sulut Akhir Tahun 6 Persen
Manado, suluthebat.com- Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey optimis pertumbuhan ekonomi Sulut akhir tahun 2022 bisa mencapai 6 persen.
Gubernur Olly menyampaikan optomismenya itu dalam pertemuannya dengan Komisi XI DPR RI di di Four Points by Sheraton Manado, Senin (24/10/2022).
“Dengan membaiknya sejumlah sektor khususnya pariwisata yang berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, saya yakin di akhir tahun ini kita bisa mencapai angka 6%,” ujar Gubernur Olly.
Ia menuturkan Sulut berhasil melakukan recovery pasca pandemi Covid-19 dengan ekonomi Sulut pada triwulan II tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,93 persen (year-on-year), lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 3,89 persen.
Dijelaskan, seluruh progres positif serta capaian-capaian pembangunan dapat diwujudkan dengan adanya stabilitas keamanan dan kerukunan daerah yang tinggi.
Gubernur Olly menambahkan meskipun memiliki kemajemukan baik dari sisi etnis, religi, budaya dan adat istiadat, pembangunan tetap dapat berjalan baik dengan masyarakatnya yang terus hidup saling menghormati, menghargai dan tolong menolong.
“Kerukunan antar umat beragama di Sulut dapat dibuktikan dengan Indeks KUB Kementerian Agama RI yang menempatkan Sulut di peringkat 4, serta menjadi salah satu daerah dengan indeks kebahagiaan tertinggi se-Indonesia, dengan 2 kota menjadi kota paling toleran, yakni Kota Manado dan Tomohon,” terangnya.
Ia berharap agar pertemuan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sarana berbagi informasi, dan saling memberi masukan terkait isu ekonomi, keuangan, dan pembangunan daerah.
“Mari pula kita manfaatkan pertemuan ini untuk merekatkan sinergitas, sehingga kedepan kita akan tetap bersama-sama memajukan daerah, dan memajukan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Tim Kunjungan Kerja Komisi XI DPR, para pimpinan lembaga/instansi vertikal di Sulut, para Kepala Perangkat Daerah dan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulut, serta sejumlah stakeholder terkait. (*)
