Raih Indeks Integritas Tertinggi, BI Pertahankan Peringkat Integritas Terbaik
Jakarta, suluthebat.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memberikan predikat hasil SPI (Survei Penilaian Integritas) Terbaik 2022 kepada Bank Indonesia (BI).
BI berhasil meraih Indeks Integritas tertinggi sebesar 87,28 dalam kategori Lembaga Non Kementrian (NK) dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 71,94.
“Penghargaan itu mencerminkan kinerja optimal dalam mewujudkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (15/12/2022).
Erwin menjelaskan, Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan sarana untuk memetakan capaian praktek-praktek pemberantasan korupsi yang telah dilakukan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam upaya penguatan sistem integritas.
Adapun dimensi yang dinilai dalam SPI yaitu: Transparasi; Pengelolaan SDM; Pengelolaan Anggaran; Integritas dalam Pelaksanaan Tugas; Trading in Influence; Pengadaan Barang dan Jasa; dan Sosialisasi Anti Korupsi.
SPI dinilai dari hasil responden yang berasal dari internal pegawai, pihak eksternal (penerima layanan, perizinan, mitra kerjasama, vendor pengadaan, dsb), serta kalangan ahli/pemangku kepentingan (Ombudsman, Asosiasi Pengusaha, dsb). Semakin rendah nilai SPI, menunjukkan semakin tinggi risiko korupsi pada K/L/PD tersebut.
Pada tahun 2022, lanjut Erwin, SPI melibatkan 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, 98 Kementerian/Lembaga, dan 34 Provinsi di seluruh wilayah Indonesia dengan total responden mencapai 392.785 orang dengan rincian, responden internal sebanyak 222.470 orang, kalangan ahli 8.160 orang, dan eksternal sebanyak 162.155 orang.
Penghargaan ini diberikan dalam acara Peluncuran Hasil SPI Tahun 2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta (14/12).
Penghargaan diserahkan langsung oleh Ketua KPK, Firli Bahuri, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Abdullah Azwar Anas, Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo.(*)
