Kurang Paham Keuangan, Banyak Kepala Daerah Salah Ambil Kebijakan
Jakarta, suluthebat.com-Banyak kepala daerah yang tidak memahami soal catatan keuangan di pemerintahan yang dia pimpin. Ketidakpahaman itu mengakibatkan kebijakan yang diambil oleh kepala daerah kurang tepat dan tidak tepat sasaran.
Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, dalam acara Penandatanganan Komitmen Pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (9/3/2023).
“Akibatnya dia mengambil keputusan mungkin tidak pas,” ujar Tito.
Menurut Tito, kebanyakan kepala daerah hanya fokus mewujudkan janji-janji politiknya.
“Jadi kepala daerah mungkin fokus kepada visi politiknya, sementara masalah teknis keuangan yang paham adalah orang-orang teknisnya,” ucapnya.
Dikatakan, keuangan pemerintah daerah yang transparan sangat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik.
Kemendagri saat ini, kata Tito, membuat sistem yang bisa menyatukan catatan keuangan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia secara real time.
Seluruh pemda kini, lanjutnya, mencatatkan keuangan daerah di Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
Dijelaskan, SIPD memuat seluruh catatan keuangan pemda mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pembangunan yang tengah berjalan.
Dari data itu, kata Tito, kita bisa mengetahui real time berapa keuangan pemerintah daerah tertentu, keuangan kabupaten tertentu.
“Kita sudah punya data real, berapa sisa yang dibelanjakan, berapa pemasukan PAD (pendapatan asli daerah), dan lain-lain, lengkap di sana,” ujarnya.
Menurutnya, sangat penting untuk mencatatkan keuangan seluruh pemda.
Meski tidak mudah, dia meminta seluruh pihak terkait bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang transparan.
Dijelaskan, yang paling utama adalah political wish, apakah para kepala daerah mau membuat sistem yang transparan. (*)
