RDP Komisi I, Royke Anter Ingatkan Ini ke Dinas PMD
Suluthebat.id – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang juga Koordinator Komisi I DPRD Sulut, Royke Anter memberikan catatan kritis kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulut saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka evaluasi terhadap capaian program kegiatan tahun 2026, Selasa (19/5/2026), bertempat di Ruang Rapat Komisi I.
Dalam penyampaiannya, Royke menyayangkan sikap pihak dinas yang masih menggunakan data per 31 Maret, padahal rapat kerja baru dilaksanakan pada pertengahan Mei. Menurutnya, selisih waktu lebih dari satu bulan tersebut membuat data menjadi tidak up to date.
“Ke depan, data yang disampaikan harus up to date. Jangan sampai sudah lewat satu bulan lebih masih menggunakan data lama. Ini bisa menimbulkan kesan tidak transparan,” tegas Royke.
Selain persoalan data, sorotan tajam Royke juga tertuju pada rapor merah penyerapan anggaran pada sejumlah program kerja. Ia membeberkan bahwa ada program yang serapan anggarannya baru menyentuh angka 11 persen, bahkan ada yang belum terealisasi sama sekali.
Royke mengingatkan agar dinas terkait fokus mengoptimalkan anggaran yang ada saat ini sebelum melempar wacana penambahan anggaran di masa depan.
“Kalau serapan anggaran masih seperti ini, saya kira tidak perlu ditambah. Bahkan ke depan bisa saja anggaran dikurangi,” ujarnya
Demi memastikan asas keadilan dan ketepatan sasaran, Royke meminta agar Komisi I DPRD dilibatkan secara aktif dalam proses penyaluran bantuan kepada masyarakat. Langkah ini penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta mengetahui secara langsung peta distribusi bantuan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. (*)
