Pembukaan Latsar CPNS Gelombang II Kemenkuham 2022 “Pembentukan Karakter PNS Yang Semakin Pasti dan Berakhlak”
Bitung, suluthebat.com- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Asep Kurnia membuka Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Gelombang II Kementerian Hukum dan HAM secara virtual. Rabu (8/6/2022)
Hadir dalam acara tersebut Kepala BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan, H. Asri Sahrun Said, Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Ju Lotje Olga, Kakanwil Kemenkumham Sulbar, Kakanwil Kemenkumham Sulteng bersama Kepala Divisi Administrasi, Kakanwil Kemenkumham Sultra, dan Widyaiswara BPSDM Provinsi Sulawesi Selatan serta Pejabat Pengawas di Lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Sulut Kanwil Kemenkumham Sulut.
Kabadiklat Kumham Sulut Ju Lotje Olga dalam laporannya menyampaikan, ada 240 peserta latsar CPNS golongan II Angkatan 105 sd 110 yang berasal dari Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.
“Pelatihan dasar CPNS ini dimulai tanggal 8 Juni hingga 14 September 2022 dengan menggunakan metode Pembelajaran Jarak Jauh,” jelas Kabadiklat.
Metode ini dipilih mengingat pandemic covid 19 yang masih fluktuatif.
Selanjutnya, Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Asep Kurnia membuka secara resmi pelatihan dasar CPNS Gelombang II ini.
Dalam sambutannya, Asep Kurnia mengharapkan agar peserta latsar bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan dasar CPNS yang berhak hanya diikuti 1 kali dan harus lulus.
“Setelah mengikuti Latsar CPNS diharapkan peserta memiliki sikap bela negara, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar, peran dan kedudukan PNS serta menguasai kompetensi teknis yang dibutuhkan sesuai dengan bidang tugas.” ujar Asep Kurnia.
Ia juga berpesan agar peserta latsar menjaga sikap dan perilaku selama mengikuti pelatihan.
“Knowledge dan skill yang saudara peroleh tidak akan berarti jika tidak didukung dengan attitude yang baik.” imbuhnya.
Menutup arahannya Kabadan Pengembangan SDM Kumham mengajak peserta Latsar untuk meningkatkan kinerja.
“Kementerian Hukum dan HAM semakin pasti dan berakhlak mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural untuk Mewujudkan Indonesia Maju,” kuncinya. (Vivi)
