Paripurna HUT ke-62 Provinsi Sulut, Pemprov Dorong Pemerataan Infrastruktur Kepulauan dan Pertumbuhan Ekonomi

Suluthebat.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-62 Provinsi Sulut pada Selasa (22/9/2026).

Dalam sambutannya, Gubernur Sulut Yulius Selvanus menyampaikan bahwa Pemprov bersama DPRD telah menyetujui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulut 2025–2044.

Perda ini diproyeksikan sebagai kompas pemanfaatan ruang dan investasi hingga 20 tahun ke depan, dengan perhatian khusus bagi masyarakat di pulau-pulau terdepan.

Gubernur menegaskan bahwa pemerataan pembangunan hingga wilayah kepulauan menjadi prioritas utama yang harus dilakukan secara merata dan komprehensif.

Sebagai bentuk komitmen, setelah menghadirkan pasokan listrik 24 jam di tujuh pulau pada tahun 2025, layanan serupa kini menjangkau tiga pulau lainnya: Pulau Beeng Laut dan Pulau Bebalang di Kabupaten Kepulauan Sangihe, serta Pulau Siladen di Kota Manado.

”Kita harus terus berkomitmen dan berusaha agar tidak ada lagi kegelapan bagi masyarakat kepulauan kita,” tegas Yulius.

Gubernur juga menyoroti pentingnya pengesahan RUU Daerah Kepulauan. Sinergi antara Pemprov dan DPRD terus mendorong regulasi ini agar wilayah pulau terluar mendapatkan alokasi anggaran khusus demi menekan tinggi biaya logistik dan transportasi laut.

Beranda Utama Nusantara di Asia-Pasifik

Menjelaskan posisi strategis Sulut dalam peta geoekonomi Asia-Pasifik, Yulius menegaskan peran daerahnya sebagai Beranda Utama di Utara Nusantara. Pemprov Sulut mengusung paradigma simpul distribusi dengan memantapkan kawasan Manado dan Bitung sebagai koridor transit utama pergerakan barang, jasa, modal, serta wisatawan dari Asia-Pasifik menuju Indonesia dan sebaliknya.

Memasuki usia ke-62 tahun, Sulut mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,42 persen pada triwulan II 2026. Angka ini mencerminkan tingginya aktivitas perdagangan, perputaran usaha mikro dan kecil, daya beli masyarakat, hingga kepercayaan investor.

Tantangan Ketenagakerjaan dan Indikator Pembangunan

Meski ekonomi tumbuh positif, sektor ketenagakerjaan masih menghadapi tantangan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Sulut pada triwulan II 2026 tercatat sebesar 5,85 persen, berada di atas rata-rata nasional yang sebesar 4,85 persen. Untuk menekan angka tersebut, Pemprov akan mendorong investasi di sektor padat karya, memperkuat perlindungan tenaga kerja lokal, dan meningkatkan pelatihan vokasi.

Di sisi lain, sejumlah indikator makro menunjukkan hasil positif:

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2025: 76,32 (Nasional: 75,90)
• Tingkat Kemiskinan (Triwulan II 2026): 6,32 persen (Nasional: 8,47 persen)
• Gini Ratio: 0,344 (Nasional: 0,368)
• Inflasi (Triwulan II 2026): 2,53 persen (Nasional: 2,92 persen)

Capaian Sektor Pendidikan

Pada momentum HUT ke-62 ini, Sulut juga menorehkan prestasi di bidang pendidikan dengan meraih Terbaik 1 Kategori Akses Penduduk terhadap Layanan Pendidikan regional Sulawesi. Penghargaan dan insentif fiskal sebesar Rp2 miliar tersebut diserahkan langsung oleh Kementerian Dalam Negeri di Makassar pada 18 September 2026.

Mengusung tema “Sulut MELAJU” (Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan), Gubernur mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk menjadikan peringatan HUT ini sebagai ajang evaluasi serta penegasan arah pembangunan di tengah tantangan ekonomi, perubahan iklim, inflasi, dan penyesuaian fiskal.

Rapat Paripurna ini turut dihadiri oleh jajaran Pimpinan Tinggi TNI, Pejabat Pemerintah Daerah, Plt Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Tahlis Gallang, S.I.P., M.M., serta pimpinan dan jajaran Sekretariat DPRD Sulut.

(Adv)