Di Hadapan Komisi VI DPR, Erick Paparkan Rencana Perluasan Buffer Zone Depo Plumpang
Jakarta, suluthebat.com- Menteri BUMN, Erick Thohir, menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Senin (20/3/2023).
Erick Thohir dalam rapat kerja tersebut memaparkan rencana perluasan buffer zone atau zona penyangga Depo BBM Plumpang, Jakarta Utara.
Menurutnya, perluasan buffer zone direncanakan sekitar 52,5 meter.
“Ini buffer zone yang memang kita harus lihat secepatnya mengenai bufferzone. Ini pun hanya 52,5 meter,” ujarnya.
Erick menjelaskan standar internasional buffer zone seharusnya sekitar 500 meter.
Ia mencontohkan pabrik pupuk yang buffer zone-nya sudah ada yang 800 meter.
“Tadi kan rata-rata internasional 500 meter. Kalau kita petakan objek vital nasional, (pabrik) pupuk saja ada yang 800, 400 ada yang 250 (meter). itu juga sudah tidak sesuai, apalagi ini yang sangat berhimpit,” jelasnya.
Rencananya, kata Erick, akan ada kanal air di buffer zone Depo Plumpang.
Kanal air ini, lanjutnya, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Oleh karena itu salah satu buffer zone yang diusulkan ada kanal air. Supaya tentu mengurangi kalau sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi ini kita lakukan sementara,” tuturnya.
Berdasarkan kajian buffer zone yang dilakukan Sucofindo per 16 Maret 2023, kata Erick, pendataan dan perhitungan bangunan terdampak buffer zone 52,5 meter sebanyak 783 unit bangunan.
Dijelaskan, estimasi Capital Expenditure (Capex) pembangunan buffer zone dengan lebar 52,5 meter sebesar Rp 368 miliar.
Terkait rencana relokasi, Erick Thohir meminta rapat dilakukan secara tertutup.
“Tetapi untuk pemindahan dengan seluruh paparannya kalau bisa tertutup, karena masih dalam rangka rencana dan koordinasi,” pungkas Erick.
Sebelumnya, Komisi VI DPR RI mendorong PT Pertamina segera menyelesaikan buffer zone dengan berkoordinasi dengan Pemda dan instansi terkait serta aparat terkait, sehingga dapat memitigasi risiko sesuai standar keselamatan, kesehatan dan lingkungan (HSE) yang berlaku.
“Di area (Integrated Terminal Jakarta) Plumpang, kita juga tadi minta supaya kebijakan buffer zone itu dilakukan,” ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung usai rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati, Selasa (14/3/2023).
Kebijakan buffer zone,kata Manurung, memang membutuhkan kerja sama dari stakeholder yang lain termasuk Pemerintah Provinsi dan instansi-instansi yang lain.
“Tapi kita minta kalau bisa ini dilakukan maksimum dalam waktu 3 bulan nanti kita akan monitor penyelesaian pelaksanaannya seperti apa,” katanya.
Manurung juga meminta Pertamina melakukan safety audit dan roadmap terkait penanganan permasalahan di 9 lokasi Pertamina Patra Niaga dan 3 lokasi PT Kilang Pertamina Internasional. (*)
