Jems Tuuk Bongkar Potensi ‘Kerah Putih’ di Bank SulutGo, OJK Makan Gaji Buta
Manado, Suluthebat.id -Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut menggelar rapat lanjutan pembahasan KUA dan PPAS, APBD Provinsi Sulut Tahun anggaran 2025, kali ini bersama Bank SulutGo, Kamis (1/8/2024).
Hujan kritikan yang dialamatkan ke pihak Bank SulutGo mewarnai jalannya rapat, salah satunya datang dari anggota DPRD Sulut Julius Jems Tuuk, dimana ia mulai mencium adanya aroma kejahatan ‘kerah putih’ di Bank SulutGo.
Diawal interupsinya Jems mengatakan upaya yang dilakukan Bank SulutGo dalam mencapai syarat penyertaan modal 3 Triliun yakni melalui Kelompok Usaha Bank (KUB) bersama Mega Corpora, harus dipertanyakan benefit yang nantinya didapat perusahaan milik Chairul Tanjung itu.
Karena, lanjut Jems, dari data yang ada tidak disajikan terkait saham.
“Akan tetapi ia akan menempatkan 1 atau 2 direksi di jajaran manajemen, kalau ini sampai terjadi ia menempatkan 1 atau 2 direksi, apa artinya ini,” tanya Legislator PDIP itu.
Tak sampai disitu, Jems mengatakan, berdasarkan data tahun 2017, BSG profit Rp 350 miliar, memiliki aset Rp 12 triliun kemudian dana pihak ketiga Rp 10 triliun, kredit yang diberikan Rp 8 triliun.
Menurut Jems, secara kasat saham pemerintah Provinsi di Bank SulutGo kurang lebih 34% karena dipotong 24,9% Mega corpora.
“Deviden yang diberikan kepada pemerintah daerah Provinsi, Rp 119 miliar. Nah, hari ini, aset kita 20 triliun ada naik 180% dana pihak ketiga Rp 16,2 triliun, 147% kredit kita, Rp 15,4 triliun tapi deviden yang dikasi, Rp 71 miliar,” papar Jems.
Lanjut Jems, ia pun mengambil perbandingan dengan masa kepemimpinan Jems Salibana, dimana semua fasilitas kesejahteraan dari karyawan BSG dipotong tapi profitnya malah turun.
“Saya pernah berkelakar kalau Jems Tuuk jadi direktur utama Bank SulutGo, saya bisa kasih Rp 700 miliar per tahun,” tandas Jems.
Jems menilai, apa yang dijelaskan Direktur Kepatuhan Bank SulutGo Machmud Turuis diawal rapat tidak lengkap, sehingga ia meminta kesimpulan audit tahun 2023 dan kinerja tahun 2024 sampai dengan bulan Juni.
Bukan tanpa alasan, Jems menganggap penjelasan Machmud masih kurang, karena informasinya BOPO 20%, karena perhitungan BOPO tersebut akan di hitung profitnya apakah masuk akal atau tidak.
Dana pihak ketiga depositonya berapa, deposito yang mahal berapa yang murah berapa, karena terlihat di dalam laporan.
“Saya butuh data untuk mengevaluasi ini harusnya profitnya kurang lebih enam ratus lima puluh tujuh ratus. Saya curiga, BOPO ini ketinggian,” tuturnya.
Jems pun mempertanyakan apakah BOPO tersebut digunakan oleh Direksi BSG untuk naik first class ke Amerika salah satu membebani itu atau ada kegiatan lain yang disebutnya sebagai window dressing, yang dilakukan oleh Revino Pepah.
“Dia bilang nyanda. Nah mulai sejak itu dia (Revino Pepah) tidak pernah datang,” ungkap Tuuk.
“Kalau dia melakukan window dressing pak ketua, di situ OJK bisa masuk. Ini bisa ditemukan dengan yang disebut kerah putih yang ada di BSG,” jelas Jems.
Jems berpendapat, hal ini menjadi sorotannya karena tidak percaya dengan data BOPO yang tinggi.
“BOPO adalah Beban Operasional bahagi Pendapatan Operasional kalau dia turun 80%, something,” ucap Tuuk.
“Ini depe penyakit membuat Bank SulutGo nda bisa eksis,” sambungnya.
Jems pun mengaku tidak setuju terhadap rencana penambahan Rp 100 miliar yang diambil dari APBD sebagai penambahan modal di BSG, sebelum DPRD mendapatkan data 5 tahun terakhir untuk di analisa terlebih dahulu.
“Hampir sepuluh tahun pak, saya di DPRD, deviden yang di kasi ke pemerintah, kepada rakyat Sulawesi Utara, diminta lagi oleh BSG untuk menutupi modal yang disetor,” kupas Jems.
Imbas dari persoalan yang terjadi di Bank SulutGo ini harus dirasakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulut.
Jems menilai OJK Sulut tidak membina BSG.
“OJK di Sulawesi Utara makan gaji buta karena dia tidak bisa membina BSG,” tutup Jems. (Vil)
