James Tuuk Soroti Praktek “Jual-Beli” Jabatan Kepala Sekolah, Salah Satu Penyebab Sulitnya Menghasilkan SDM Yang Baik.
Manado, Suluthebat.com – Anggota DPRD Sulut dari Fraksi PDIP, Julius James Tuuk menyoroti masalah praktek “jual-beli” jabatan kepala sekolah. Menurutnya, itu merupakan masalah dalam dunia pendidikan sulut yang dapat menjadi penghambat dalam menghasilkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.
Hal itu disampaikan langsung didepan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw, disela rapat paripurna dalam rangka penyampaian/penjelasan gubernur terhadap KUA dan PPAS APBD Provinsi Sulawesi Utara, diruang rapat paripurna DPRD Provinsi Sulut, selasa (26/07/2022).
“Pak Gubernur dan Wakil Gubernur sudah menetapkan poin dari 8 prioritas pembangunan yaitu adalah SDM. Kita tidak akan pernah mungkin dapat SDM yang bagus kalau sistem pendidikan kita yang bobrok”, tukasnya.
Lanjutnya, ia kembali mengingatkan apa yang disampaikan Wakil Gubernur di tiga paripurna yang lalu, bahwa ada beberapa kepala sekolah yang ingin menjadi kepala sekolah dengan cara membayar.
“Oleh sebab itu, menurut pendapat saya ini bagian dari gunung es, prestasi pendidikan akan sangat berhubungan dengan siapa pemimpinnya, siapa kepala sekolahnya”, ungkap James.
Ia pun dengan lantang meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengambil tindakan tegas terhadap kepala-kepala sekolah yang menurutnya tidak memberikan hasil kerja yang baik.
“Oleh karena itu, saya meminta kepada pemerintah daerah supaya dapat membersihkan kepala-kepala sekolah yang tidak menunjukan prestasi kerja yang bagus, yang menghasilkan produk SDM bagi anak-anak kita yang kurang bagus, saya usulkan ini untuk dicuci kembali”, tegas anggota komisi II DPRD Sulut ini.
Tuuk pun memberikan contoh kasus yang ia temui di salah satu SMK di bolaang mongondow, dimana adanya dugaan praktek “jual-beli” jabatan kepala sekolah. Pasalnya, pada tahun 2020 ada kasus asusila yang pernah terjadi disekolah tersebut dan seolah-olah kasus tersebut seperti dipelihara, sehingga kepala sekolah disekolah tersebut tidak bisa ditindak tegas.
“Bagaimana tidak akan terjadi pelecehan-pelecehan yang beriktunya, karena seolah-olah ada satu organisasi yang mengkoordinir ini untuk menjaga. Saya khawatir atau saya menduga, duduknya menjadi kepala sekolah dengan duit yang diberikan, sehingga beberapa kali saya melakukan reses ditempat itu, mereka bilang tidak mungkin kepala sekolah ini mau diganti, kenapa, gampang, karena tidak mungkin kok. Nah apakah ini ada keterkaitan dengan apa yang disampaikan pak wagub di dalam tiga paripurna yang lalu, nah ini harus dijawab”, jelas tuuk.
Ia pun meminta kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Clay Dondokambey dapat mengambil alih permasalahan ini, sebagai bentuk tanggungjawab akan prioritas pembangunan dalam hal ini Sumber Daya Manusia. (Vil)
