Serahkan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023, Jokowi Ingatkan Soal Inflasi
Jakarta, suluthebat.com- Presiden RI Joko Widodo mengingatkan para kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan upaya pengendalian inflasi secara langsung dengan memastikan stok dan produksi barang serta jasa.
Presiden Jokowi menyampaikan hal itu saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2023 kepada para menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah di Istana Negara, Kamis (1/11/2022) hari ini.
“Untuk pemerintah, gubernur, bupati dan walikota, saya minta perhatikan dari waktu ke waktu, dari jam ke jam, pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” ujar Jokowi.
“Ini penting sekali. Ini momok semua negara. Sekali lagi, perhatikan pergerakan angka inflasi di daerah masing-masing,” katanya lagi.
Jokowi mengatakan APBN 2023 disusun untuk merespons tantangan global pada 2023 dan juga melanjutkan pemulihan ekonomi nasional.
Tantangan yang akan direspons melalui instrumen fiskal pemerintah pusat tersebut di antaranya untuk mengendalikan ancaman kenaikan inflasi.
Jokowi menambahkan APBN 2023 juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan.
“APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” ujarnya.
Dijelaskan, pemerintah pusat memfokuskan enam kebijakan pada APBN 2023.
Pertama, fokus pada penguatan kualitas Sumber Daya Manusia. Kedua, fokus pada akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.
Ketiga, fokus pada pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
“Keempat, fokus pada pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” ujarnya.
Keenam, fokus pada pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 meliputi belanja negara Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB). (*)
