Mendagri Ingatkan Pemda Aktifkan Satgas Pangan Untuk Kendalikan Inflasi
Jakarta,suluthebat.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta mengaktifkan Satuan Tugas (Satgas) Pangan untuk mengendalikan inflasi.
Mendagri menyampaikan hal tersebut pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi di Daerah yang berlangsung secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (24/10/2022).
Tito mengatakan, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo, Kemendagri bersama kementerian/lembaga (K/L) terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi secara rutin (mingguan) terkait inflasi di daerah.
“Kita satu perahu, mengutamakan pendampingan kepada daerah agar tidak ragu-ragu untuk menggunakan instrumen keuangan yang ada, APBD terutama. Di samping mengaktifkan Satgas Pangan maupun Tim Pengendali Inflasi Daerah masing-masing,” katanya.
Ditegaskan, Pemda baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus bergerak bersama dalam menghadapi inflasi.
Sebab besaran inflasi secara nasional merupakan penjumlahan dari angka inflasi yang terjadi seluruh Pemda di Indonesia.
Jika Pemda dapat bergerak bersama, kata Tito, maka inflasi secara nasional dapat dikendalikan.
“Kalau semua daerah bisa mengendalikan inflasi daerah masing-masing, maka secara nasional nanti akan jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Itulah tujuan kita untuk rapat mingguan ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala BPS Margo Yuwono yang hadir langsung dalam kesempatan itu mengatakan, K/L bersama Pemda perlu memantau berbagai faktor yang membuat inflasi.
Pemantauan ini khususnya terhadap komoditas-komoditas yang menyebabkan inflasi tinggi seperti beras, bensin, sewa/kontrak rumah, tarif listrik, dan lain-lainnya.
Di sisi lain, Kepala Bapenas Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam mengendalikan inflasi daerah, pihaknya telah melakukan berbagai upaya.
Langkah itu di antaranya membangun keseimbangan dari hulu hingga hilir pangan melalui penetapan harga acuan pembelian atau penjualan bahan makanan pokok, bazar pangan murah dan operasi pasar, hingga penguatan sarana dan prasarana penyimpanan pangan. Berbagai kegiatan tersebut dilakukan Bapanas dengan melakukan koordinasi dan sinergi bersama K/L terkait.
Hadir dalam Rakor tersebut perwakilan dari berbagai instansi seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, dan K/L terkait lainnya. Rakor ini diikuti kepala daerah secara daring, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. (*)
