Dukung Regsosek, Veldy Umbas : Data BPS Harus Realtime
Manado, suluthebat.com – Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi (DPD HIPPI) Provinsi Sulawesi Utara, Veldy Reynold Umbas mengatakan pihaknya mendukung kegiatan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan pendataan awal registrasi sosial ekonomi masyarakat (Regsosek) Sulut.
Veldy Umbas berharap, pendataan atau sensus yang dilakukan oleh BPS dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November Tahun 2022 dapat menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, dan realtime.
Veldy Umbas menyampaikan hal ini saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertema Pentingnya Data Inflasi, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan Untuk Perencanaan Jangka Menengah Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara, yang diselenggaran oleh BPS Provinsi Sulut di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (6/10/2022).
“Salah satu kelemahan pendataan BPS selama ini, dalam menjadikan data sebagai acuan adalah data tersebut tidak bisa realtime seperti data yang dihasilkan oleh lembaga survei atau startup. Sementara perubahan data di lapangan sangat cepat,” ujarnya.
Untuk mendapatkan data akurat dan realtime, kata Veldy Umbas, HIPPI Sulut mendukung segala kegiatan dalam rangka pendataan awal Regsosek oleh BPS di Sulut.
“Kami mendukung kegiatan pelatihan instruktur daerah provinsi dan pelatihan petugas lapangan di setiap kabupaten dan kota se-Sulut, sebagai langkah pemutakhiran data secara buttom up yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pengelolaan data,” ujarnya.
Ditambahkan, HIPPI Sulut juga mendukung program Desa Cinta Statistik yang bertujuan meningkatkan kapabilitas statistik kepada aparat desa untuk memastikan atau menjamin kualitas dan pengawasan terhadap pemutakhiran data.
Veldy Umbas meminta BPS untuk juga melibatkan aparat Babinsa dan Babinkamtibmas dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang makin canggih.
“Bila dibutuhkan, HIPPI Sulut siap terlibat dalam kegiatan pendataan ini sesuai dengan kapasitas kami,” pinta Veldy Umbas.
Chairman of Indonesia Korea Busines Council (IKBC) ini mengatakan dengan menerapkan pengumpulan data yang lebih menyeluruh dan dapat diakses lebih cepat, tidak saja menjadikan BPS sebagai acuan dalam keperluan data, namun juga lembaga ini ini bisa lebih kompeten dibandingan institusi lainnya seperti Google atau lembaga lainnya.
Ditambahkan, menjadikan BPS sebagai lembaga Basis Data Utama di Indonesia akan menghindari tumpang tindih data akibat penerapan tolok ukur data yang berbeda dari setiap instasi pemerintah, sekaligus mendapat peluang baru bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan negara.
Data BPS, khususnya data kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan realtime adalah acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Sulut baik jangka menengah maupun jangka panjang.
“Apalagi dalam 8 Program Prioritas Pemprov Sulut, setidaknya ada tiga program yang terkait dengan data BPS seperti Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah,” jelas Veldy Umbas.
Ia berharap semoga program pendataan awal kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ini bisa menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, dan realtime untuk kemaslahatan masyarakat Sulut.(*)
