Veldy Umbas : BPS Sangat Kapabel Dalam Pendataan
Manado, suluthebat.com – Ketua Umum Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi (DPD HIPPI) Provinsi Sulawesi Utara, Veldy Reynold Umbas memuji langkah dan kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) dalam melakukan kegiatan pendataan baik pendataan inflasi, pendataan ketenagakerjaan, maupun pendataan kemiskinan masyarakat.
Veldy Umbas menyampaikan hal ini saat menjadi salah satu pembicara dalam diskusi bertema Pentingnya Data Inflasi, Ketenagakerjaan, dan Kemiskinan Untuk Perencanaan Jangka Menengah Pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara, yang diselenggaran oleh BPS Provinsi Sulut di Aula Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (6/10/2022).
Ia mengapresiasi dan mendukung rencana BPS melakukan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) masyarakat Sulut.
“Dengan pengalaman dan profesionaliasnya, saya yakin Regsosek dilakukan oleh BPS dari tanggal 15 Oktober sampai 14 November Tahun 2022 ini dapat menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, dan realtime,” ujar Veldy Umbas.
Dikatakan, HIPPI SULUT siap mendukung segala kegiatan BPS dalam rangka pendataan awal Regsosek ini.
“Kami mendukung kegiatan pelatihan instruktur daerah provinsi dan pelatihan petugas lapangan di setiap kabupaten dan kota se-Sulut, sebagai langkah pemutakhiran data secara buttom up yang menempatkan desa sebagai ujung tombak pengelolaan data,” ujarnya.
HIPPI Sulut, kata Veldy Umbas, juga mendukung program Desa Cinta Statistik yang bertujuan meningkatkan kapabilitas statistik kepada aparat desa untuk memastikan atau menjamin kualitas dan pengawasan terhadap pemutakhiran data.
Ia meminta BPS untuk juga melibatkan aparat Babinsa dan Babinkamtibmas dengan memanfaatkan teknologi komunikasi yang makin canggih.
“Bila dibutuhkan, HIPPI Sulut siap terlibat dalam kegiatan pendataan ini sesuai dengan kapasitas kami,” pinta Veldy Umbas.
Chairman of Indonesia Korea Busines Council (IKBC) ini mengatakan dengan menerapkan pengumpulan data yang lebih menyeluruh dan dapat diakses lebih cepat, tidak saja menjadikan BPS sebagai acuan dalam keperluan data, namun juga lembaga ini ini bisa lebih kompeten dibandingan institusi lainnya seperti Google atau lembaga lainnya.
Ditambahkan, menjadikan BPS sebagai lembaga Basis Data Utama di Indonesia akan menghindari tumpang tindih data akibat penerapan tolok ukur data yang berbeda dari setiap instasi pemerintah, sekaligus mendapat peluang baru bagi pemerintah untuk mendapatkan pendapatan negara.
Data BPS, khususnya data kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kemiskinan yang akurat, mutakhir, dan realtime adalah acuan dasar bagi pemerintah daerah dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Sulut baik jangka menengah maupun jangka panjang.
“Apalagi dalam 8 Program Prioritas Pemprov Sulut, setidaknya ada tiga program yang terkait dengan data BPS seperti Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Program Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah,” jelas Veldy Umbas.
Ia berharap semoga program pendataan awal kegiatan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ini bisa menghasilkan data-data yang akurat, mutakhir, dan realtime untuk kemaslahatan masyarakat Sulut.(*)
