RDP Komisi IV DPRD Sulut Kritis Sektor Pendidikan: Dari Komunikasi Buruk hingga Honor Guru
MANADO — Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara untuk membahas sejumlah persoalan mendasar di sektor pendidikan daerah.
Dalam rapat tersebut, Ketua Fraksi Golkar sekaligus Sekretaris Komisi IV DPRD Sulut, Cindy Wurangian, menyoroti buruknya jalur komunikasi dan koordinasi kebijakan di lapangan.
Salah satu contoh yang disinggung adalah simpang siurnya informasi pembatalan surat edaran peliburan sekolah saat kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Untuk mengatasinya, Cindy mengusulkan pembentukan grup koordinasi terintegrasi yang melibatkan DPRD agar distribusi informasi ke sekolah dan orang tua murid berjalan lebih cepat dan akurat.
Selain masalah komunikasi, DPRD Sulut juga mendesak penyelesaian atas sejumlah isu krusial di dunia pendidikan, di antaranya:
- Kesejahteraan Guru Honorer: Minimnya honor guru yang diangkat kepala sekolah untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar, di mana sebagian besar hanya menerima gaji berkisar Rp300.000 hingga Rp500.000 tanpa tunjangan transportasi yang memadai.
- Jadwal Kegiatan Siswa: Bentroknya waktu pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) siswa SMK kelas 12 dengan Tes Kemampuan Akademik (TKA).
- Transparansi Anggaran: Kejelasan pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SMA/SMK, penyediaan biaya personel peserta didik, serta minimnya alokasi anggaran rehabilitasi sekolah dibanding jumlah fasilitas yang membutuhkan perbaikan.
- Kurikulum Muatan Lokal: Kepastian alokasi anggaran dan efektivitas penerapan kurikulum muatan lokal di tingkat sekolah.
Melalui RDP ini, DPRD Sulawesi Utara meminta Dinas Pendidikan lebih tanggap dalam merespons keluhan masyarakat, membenahi sistem distribusi informasi, serta menyusun penganggaran yang berorientasi pada penyelesaian masalah konkret di lapangan.
