Pertanyakan Fungsi Komisaris dan Komite BSG, Louis Schramm: Kami Bisa Usulkan Evaluasi
Manado, Suluthebat.id – Hal menarik terlihat dalam rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta direksi dan dewan komisaris Bank SulutGo, Senin (17/11/2025).
Selama rapat berjalan, anggota Banggar DPRD Sulut Louis Schramm yang juga ketua fraksi Gerindra ternyata memperhatikan keaktifan setiap peserta rapat.
Hal itu terbukti setelah dirinya melakukan interupsi, guna menantang dewan komisaris Bank SulutGo untuk lebih aktif dalam pembahasan.
“Ini tidak adil kita, tidak adilnya begini, undangannya itu direktur, direksi dan komisaris, tapi hanya direksi yang menjawab semua pertanyaan,” sorot Ketua DPD Gerindra Kota Manado itu.
“Perlu juga ini komisaris, kan ini komisaris gaji besar, musti ba jawab (harus menjawab) ini dia,” tuturnya dengan dialek Manado.
Louis pun lantas melontarkan pertanyaan kepada komisaris utama terkait pengaruh kabar demonstrasi di Gorontalo terhadap target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan.
“Pak komisaris, ini torang belakangan dengar ramai-ramai demonstrasi yang ada di Gorontalo, ini bagaimana pak, apakah mengganggu target yang akan dicapai oleh Bank SulutGo dengan keadaan yang di Gorontalo ini, mengingat kita berkeinginan supaya ada PAD yang meningkat,” kata dia.
Tak hanya itu, Louis pun mempertanyakan peran jajaran komisaris dan komite dengan jumlah yang cukup banyak, terhadap kinerja Bank SulutGo.
“Yang kedua, kita lihat juga bahwa dewan komisaris ini juga sangat berperan atau tidak gitu, karena torang juga bisa mengusulkan evaluasi terhadap kinerja komisaris, termasuk kinerja dari pada komite, komite begitu banyak for apa dorang pe banyak begitu kong cuma duduk-duduk ribut-ribut disana,” kata Louis.
“Ini semua karena kecintaan torang terhadap BSG,” sambung dia.
Menanggapi hal itu, Komisaris Utama Bank SulutGo Ramoy Markus Luntungan menjelaskan, peran komisaris yakni melakukan pengawasan.
“Fungsi kami adalah mengawasi, masukan-masukan tadi is okey, kami juga akan mengawasi sesuai apa yang disampaikan, dan ini yang kami jalankan fungsi pengawasan,” tandasnya.
Mengenai kabar demonstrasi di Gorontalo, Ramoy menjelaskan secara blak-blakan, dimana akar permasalahan yang terjadi yakni adanya konflik internal Pemerintah Daerah Gorontalo terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) april lalu. (Vil)
