Sekprov Sebut Banyak Dana Dari Pusat Berkat Lobi Gubernur, Ini Kata Cindy Wurangian
Manado, suluthebat.id – Dalam Rapat lanjutan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Anggota Badan anggaran DPRD Sulut Priscilla Cindy Wurangian melakukan evaluasi dan respon terhadap ucapan Sekretaris Provinsi Sulut yang mengatakan bahwa, akan banyak dana-dana dari pusat mengalir ke Sulut berkat lobi-lobi Gubernur Sulut.
Ketua fraksi Golkar DPRD Sulut itu mengatakan, soal akan masuk ke satuan kerja mana, dana-dana tersebut, itu tidak seberapa penting karena yang menerima adalah masyarakat Provinsi Sulut.
“Berkaitan dengan itu, saya juga sudah melihat data yang sudah dibagikan kepada kami, bahwa, ada rencana-rencana oenganggaranbyang sudah diakomodir dalam KUA-PPAS, yaitu iuran untuk BPJS Kesehatan,” ungkap Cindy Jumat, (14/11/2025) pada rapat Badan anggaran DPRD Sulut.
Lanjut Cindy, dari table yang diterima, kalau dijumlahkan itu Rp25 miliar untuk mengcover BPJS Kesehatan.
Sementara, pada minggu lalu pihaknya mendapatkan data dari Dirjen Kementerian Sosial yang menyampaikan bahwa, APBN menganggarkan setiap tahun empat kali lipat dari penduduk miskin yang ada di Sulawesi Utara yang terdata.
“Jadi yang disampaikan pak Dirjen, kenapa kok daerah ini sudah mengumpulkan PAD tetapi diserahkan lagi ke pusat sementara, untuk penganggaran itu sudah di cover oleh Kementerian Sosial,” beber Cindy.
“Jadi, ada duplikasi di situ. Dari sisi duplikasinya kalau sudah dianggarkan dari pusat, kenapa kita juga menganggarkan itu,” Samsung Cindy.
Cindy menjelaskan di mana, pihaknya juga sempat bersendagurau dengan Dirjen, dan mengatakan kalau hal itu sudah dari tahun-ke tahun jadi, sudah tidak terlalu memikirkannya.
“Dijawab sama pak Dirjen, nah ini, cuma karena dilakukan dari tahun ke tahun dianggap sudah benar. Coba di teliti lagi karena didapati misalnya 1 orang di cover oleh APBN, di cover juga oleh APBD, mungkin di cover juga oleh lembaga lainnya, dan apakah pemerintah Sulut memiliki data by name, by address,” terang Cindy mengutip ungkapan Dirjen Kementerian Sosial.
Cindy juga mengatakan bahwa, pihaknya mengetahui iuran Kesehatan itu bukan hanya PBI tetapi ada juga iuran peserta mandiri PBPU dan PBPU itu juga harus ada dasarnya.
“Selama ini belum terlalu jelas dan kebetulan setelah saya melihat-lihat rencana penganggaran KUA dan PPAS ini yang mana sudah begitu banyak program yang diusulkan tetapi belum bisa dialokasikan anggaran karena keterbatasan, tetapi program ini sudah ada angkanya Dan setelah saya jumlahkan, wow! Rp25 miliar sementara tidak diketahui apakah tepat sasaran, tidak duplikasi atau seperti apa,” sorot Cindy.
Terkait dengan Pendapatan daerah, di beberapa kesempatan Kepala badan telah menyampaikan skema Corporate Social Responsibility (CSR) itu menurut saya adalah terobosan yang sangat baik dan potensi yang selama ini belum sempat kita ekspolr karena mungkin selama ini dianggap belum terlalu perlu
“Dalam setiap cobaan pasti ada satu nilai tambah yang kita dapatkan karena ini ide baru yang muncul lagi untuk diseriusi,” kata Cindy.
Berkaitan dengan itu pihaknya meminta untuk diberikan informasi perusahaan-perusahaan mana yang masuk dalam konsorsium itu, untuk CSR itu.
Seperti disampaikan oleh Kepala Badan bahwa, mereka tidak memberikan uang kepada pemerintah Provinsitetapi berupa program yang menyentuh masyarakat Dan tidak tumpang tindi saya ingat Alfamart, Indomaret, mereka punya CSR juga dan banyak kegiatan yang mereka lakukan.
“Tapi apakah tumpang tindi? Mungkin yang indomaret baru Kase kemarin, bukan depan Alfamaret Kase lagi. Sementara yang di setelah situ belum tersentuh dan itu perlu koordinasi dengan pemerintah daerah saya pikir ini adalah hal yang sangat positif dan data base yang berkaitan dengan itu perlu untuk transparansi juga sehingga masyarakat juga bisa tau,” sorot Cindy.
Lanjut Cindy, tidak bisa dipungkiri juga kehadiran Alfamaret, Indomaret ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga.
Dengan CSR itu, masyarakat bisa tau kehadiran mereka juga ada nilai tambah.
Tak sampai di situ saja, Cindy juga mempertanyakan tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang selalu setiap bahas KUA, PPAS, semua alurnya sudah ada sejak pengimputan RKPD, Musrembang yang tidak bisa di bypass.
Untuk program-program yang sudah terimput di SIPD melalui alur yang sudah ditetapkan oleh aturan, dia melihat ada aspirasi masyarakat yang disuarakan melalui DPRD, dari tabel-tabel itu misalkan di pojok kanan disampaikan sudah disetujui, ada yang ditolak, dikembalikan.
“Yang disetujui ini kami tidak menerima kabar dari SKPD terkait apakah ini memang dikerjakan? apakah yangbtercantumndi SIPD berubah me jadi sesuatu yang lain? Karena contoh kasusnya banyak. Rata-rata ketika kami berkomunikasi seperti itulah adanya di mana, sudah disetujui di SIPD tapi tidak jelas, belum jelas mungkin ini cuma sistem koordinasi saja agar bisa kena sasaran,” tukas Cindy.
Selain itu juga, Cindy memberikan perhatian terhadap pendapatan lain-lain yang sah, yang aktif yaitu deviden dari Bank SulutGo.
Menurut Cindy, Hal itu disebabkan oleh karena saya melihat di tahun 2025 pada tahun buku 2024, deviden yang dinerikan kurang Lebih Rp70 miliar.
Saya ingat banyak teman-teman media memberitakan dengan judul yang baik contohnya seperti menggambarkan pencapaian yang luar biasa dari Bank SulutGo pada tahun pertama 2025 melebihi target, naik hampir 50 persen yang membuat Cindy memberitakan respon yang positif karena Bank SulutGo dianggap benar-benar berupaya keras.
“Nah, kenapa ini deviden ya ditargetkan relatif sama sementara kita tahun mereka mengalami kenaikanbyang cukup signifikan,” Tanya Cindy. (***)
