Kemendagri Minta Pemda/Pemkot Saling Berbagi Pengalaman Wujudkan Smart City
Jakarta, suluthebat.com – Pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia harus memiliki semangat berbagi pengetahuan dan pengalaman terutama saat menyusun strategi terpadu untuk mewujudkan perkotaan cerdas atau smart city yang kompak, nyaman, efisien, dan berkelanjutan.
Demikian disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA, dalam pembukaan Rapat Kebijakan Standar Pelayanan Perkotaan Cerdas Berkelanjutan di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Safrizal mengatakan daerah yang telah lebih dahulu berhasil mewujudkan smart city mesti menjadi sokoguru dan contoh dalam penerapan kota cerdas.
Ia juga meminta daerah lain agar tidak ragu untuk belajar kepada daerah yang telah lebih dahulu menyandang predikat smart city tersebut.
“Tujuannya semata-mata membuat Indonesia lebih hebat dan daerah lebih maju. Hari ini terdapat 548 daerah otonom di Indonesia yang dapat diarahkan untuk membangun ekosistem digital yang komprehensif di wilayahnya masing-masing,” ujar Safrizal.
Safrizal juga mengingatkan tentang posisi Indonesia yang memegang kepemimpinan ASEAN Smart City Network (ASCN) pada 2023 mendatang.
“Tahun depan Indonesia sebagai pemimpin ASCN akan memiliki 10 kota cerdas yang akan dijadikan percontohan di tingkat internasional. Tahun ini kita memilih 7 daerah lagi, dari 3 yang sudah ada, diwakili DKI Jakarta, Kota Makassar, dan Kabupaten Banyuwangi. Kita akan ukur daerah-daerah dengan menggunakan indikator-indikator kematangan kota cerdas, atau Smart City Maturity,” paparnya.
Safrizal menekankan, penerapan kota cerdas jangan hanya dipahami sebagai penggunaan TIK semata.
Namun yang lebih penting, lanjutnya, adalah bagaimana pemerintah daerah dapat mewujudkan pelayanan yang optimal terhadap warganya melalui penyelenggaraan pemerintahan yang lebih bersih, akuntabel, efektif, dan efisien.
Ditambahkan, apabila hal itu dapat diwujudkan, tentunya Indeks SPBE Nasional dan E-Government Development Index (EGDI) Indonesia juga akan ikut meningkat.
“Smart city not only aplikasi. Sudah ada lebih dari 3.400 aplikasi yang dikembangkan. Perlu adanya integrasi yang terstandarisasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta, universitas hingga LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat),” pungkasnya. (*)
